Palembang, 15 Juni 2026 – Aliansi mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang bersama BEM Nusantara Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (15/6). Aksi tersebut mengusung tajuk “Surat Cinta untuk Pemerintah Republik Indonesia”, yang diwujudkan melalui simbolik pemberian Kartu Merah terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap berpotensi menghamburkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menolak Undang-Undang POLRI, mendesak peninjauan kembali praktik peradilan militer demi terwujudnya keadilan bagi Andrie Yunus, serta menolak keterlibatan aparat negara dalam ruang-ruang sipil.
Presiden Mahasiswa UIBA yang tergabung dalam BEM Nusantara Sumatera Selatan, Tyo, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agent of social control.
“Menimbang atas dasar tanggung jawab moral sebagai agent of social control, serta berangkat dari kegelisahan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, maka kami menyatakan bahwa setidaknya kami sepakati terdapat Delapan Point Tuntutan Keresahan Nusantara yang kami beri nama ASTA CITA MAHASISWA SUMSEL,” ujarnya.
Menurutnya, gerakan tersebut lahir dari kesadaran kolektif mahasiswa yang terpanggil untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Negara harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, supremasi hukum yang ditegakkan, serta kebijakan yang lahir dari kepentingan masyarakat luas,” tegas Tyo.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Ghazi, menyampaikan delapan tuntutan yang dirumuskan dalam ASTA CITA MAHASISWA SUMSEL, yaitu:
Membubarkan DPR apabila dalam momentum ini dinilai tidak berfungsi secara optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Memberikan ultimatum 7 x 24 jam kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Selatan untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok hingga ke pelosok daerah.
Menolak kenaikan harga BBM serta mengantisipasi menghilangnya bahan bakar minyak bersubsidi hingga ke daerah-daerah.
Menyelamatkan nilai Rupiah Indonesia sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional.
Menolak Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai sebagai program prematur dan perlu dikaji ulang secara komprehensif.
Mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.
Mengecam kejahatan sipil yang dibawa ke dalam peradilan militer serta menyerukan penghentian praktik militerisme di ruang-ruang sipil.
Menolak UU POLRI serta mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam penyampaian pendapat di muka umum.
Melalui pernyataan sikap tersebut, mahasiswa meminta agar Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat menindaklanjuti secara serius seluruh tuntutan kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia.
“Demikian pernyataan sikap yang kami buat secara sadar dan sebagaimana mestinya agar kiranya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat menindaklanjuti secara serius kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia.
Kami juga diperkenankan untuk mengawal serta memastikan bahwa tuntutan yang kami buat dapat tersampaikan secara terbuka,” demikian isi pernyataan sikap mahasiswa.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut mendapat tanggapan langsung dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie.
Ia menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen meneruskannya kepada pemerintah pusat.
“Saya menyambut baik aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa Sumatera Selatan. Tuntutan ini akan kami sampaikan ke pusat. Bila perlu, silakan kawal dan pastikan bersama saya menghantarkan tuntutan tersebut ke DPR RI,” tegas Andie Dinialdie di hadapan massa aksi.
Aksi bertajuk “Surat Cinta untuk Pemerintah Republik Indonesia” ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa tetap hadir sebagai penjaga nurani bangsa.
Dengan semangat intelektualitas dan keberpihakan terhadap rakyat, mahasiswa Sumatera Selatan berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai seremonial belaka, melainkan menjadi bahan evaluasi demi terwujudnya kebijakan negara yang lebih adil, berpihak kepada masyarakat, serta menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum.
